Sejarah Aceh orde lama dan baru

Pada suatu upacara, peringatan 20 tahun dan Long March Supersemar
Pemuda Indonesia I (1986) di istana Bogor, ketua MPR, Amir Mahmud
ketika itu, menyampaikan sambutannya antara lain:
“Khusus dalam rangka memperingati hari lahirnya Supersemar, yang patut
diingat, janganlah mengecam siapa yang bersalah atau pun memuji siapa
yang berjasa. Juga jangan ada dendam, dengki, iri hati dan jangan
dieksploitir untuk maksud-maksud yang tidak baik, atau mem-belokkan
hakekat kebenaran Supersemar, serta jangan pula dihadapi dengan jiwa
kerdil.

Peristiwa Supersemar, pada hakekatnya adalah peristiwa
sosial-idiologis, yang mengandung Pancamuka, yaitu sebagai peristiwa
historis yang membuka babak baru perjuangan rakyat Indonesia.
Supersemar sebagai peristiwa idiologis, karena dengan itu idiologi
Pancasila dapat diamankan dari ancaman dan gangguan. Supersemar
sebagai peristiwa politis, dengan adanya Supersemar, lahirlah orde
politik baru yang dikenal dengan Orde Baru. Sebagai peristiwa yuridis,
karena merupakan sumber hukum dalam penyelenggaraan tata pemerintahan
dan kenegaraan; di samping itu sebagai peristiwa kerohanian, karena
lahirnya Supersemar sebagai “mu’jizat” dari Allah.

Idiologi apa pun di luar Pancasila, jika diterap-kan di Indonesia akan
sangat berbahaya bagi keutuhan dan eksistensi negara. Oleh sebab itu,
jangan lengah, jangan terpesona daya tarik yang memukau, jangan
tergiur oleh ajakan yang meng-himbau,, jangan terpengaruh bisikan
janji atau pancingan-pancingan yang menggairahkan selera, yang dapat
memalingkan kesadaran akan kepri-badian Pancasila dan pandangan hidup
bangsa Indonesia”.

Ungkapan yang dilontarkan Amir Mahmud, sebagaimana tersebut di atas,
dapat dipandang mewakili pandangan pemerintah Pancasila, yang disadari
ataupun tidak telah menempatkan Pancasila sebagai benda keramat. Atas
dasar itu pula, maka selama pemerintahan orla maupun orba, terdapat
beberapa hal yang “diharamkan” untuk dikritik, yaitu: Tidak boleh
mengkritik Pancasila dan UUD 45, tidak boleh mengkritik kebijaksanaan
peme-rintah, tidak boleh mengkritik dwi fungsi ABRI, dan tidak boleh
mengungkapkan kesalahan pegawai pemerintah. Siapa pun yang melanggar
rambu-rambu ini, pelakunya akan berhadapan dengan alat negara dan
dituduh melanggar undang-undang anti subversi.

Soekarno yang dikenal masyarakat, sebagai penggagas Pancasila, dan
kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Dan juga
Soeharto yang menjadi arsitek Orde Baru, adalah orang-orang yang
mengganggap dirinya sebagai pengawal setia Pancasila. Dari kedua
mantan presiden RI ini, kita ingin memperoleh potret yang jelas
tentang hakekat Pancasila dalam penerapan-nya di tanah air. Di sini
kita akan mencoba menyoroti kedua tokoh tersebut dalam membuat
kebijakan mereka yang didasarkan pada Pancasila, terhadap umat Islam
di Aceh khususnya, dan kaum muslimin di seluruh Indonesia pada
umumnya.

Untuk menyoroti hal tersebut, di bawah ini, kami kutipkan tulisan
Al-Chaedar dalam bukunya Aceh Bersimbah Darah, khususnya mengenai
bagaimana penerapan Pancasila serta akibat-akibat yang ditimbulkannya,
baik di masa orla, orba maupun sekarang ini.

Pancasila di Masa Orla24)
Pada masa Orde Lama muncul di Aceh apa yang terkenal dengan peristiwa
Pulot-Cot Jeumpa bulan Maret 1954, sehingga peristiwa ini pun disebut
peristiwa Mar.25) Bulan Maret bagi orang Aceh, tidaklah sesuci megah
dan agungnya peringatan peristiwa 11 Maret 1966 dalam kerangka pikir
Orde Baru, karena kekejaman tentara Republik di bulan itu telah
demikian traumatis bagi rakyat Aceh. Dalam peristiwa Pulot-Cot Jeumpa
ini, berkaitan dengan Darul Islam (1953-1964) di Aceh, tentara
Nasional Indonesia dengan brutal membantai anak-anak bayi, wanita dan
orang-orang tua yang sudah uzur. Angkatan perang Republik ini memang
terlihat begitu kuat dan perkasanya di hadapan “musuh-musuh” hamba
la’eh (kaum lemah) di Aceh ini. Di headline Surat kabar “Peristiwa”
yang terbit di Koetaradja (Kini Banda Aceh) memuat berita tragis
tentang pembantaian manusia secara keji dan tak berperikemanusiaan:
“99 orang penduduk di daerah Pulot Cot Jeumpa (Aceh Besar) yang tidak
berdosa dibantai oleh alat negara.26)
Berita yang dikutip oleh beberapa harian di Jakarta, serta menimbulkan
beberapa atmosfir kesedihan masyarakat Aceh di Jakarta, serta
menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah benar, alat negara membantai
rakyatnya sendiri, lebih-lebih rakyat yang tidak berdosa? Apakah
mungkin ada kekejaman yang demikian biadab terjadi di Tanah air ini?
Tetapi bagaimanapun pemberon-takan yang terjadi di Aceh, pada
hakekatnya adalah suatu “peperangan” antara alat negara sebagai
kekuatan yang sah melawan gerombolan pem-berontak. Dalam setiap
peperangan apa saja bisa terjadi. Tidak mustahil ayah membunuh
anaknya, demikian juga sebaliknya.

Betapa terkejutnya dan prihatinnya orang-orang Aceh di Jakarta,
demikian juga di tempat-tempat lain mendengar berita pemberontakan di
Aceh bulan September 1953, kurang lebih enam bulan sebelum berlalu
hampir dapat dilihat sebagai suatu unjuk rasa politik dengan memakai
cara seccesionist movement, tetapi peristiwa Pulot-Cot Jeumpa telah
merupakan pembunuhan dengan sengaja dan meriah terhadap rakyat yang
lemah oleh sebagian alat negara yang tidak bertanggung jawab.

Sudah barang tentu pemerintah pada waktu itu dibawah Perdana Menteri
Ali Sastroamidjojo (dari Partai Nasional Indonesia/PNI) membantah
keras bahwa alat negara telah melakukan pembunuhan massal seperti
diberitakan oleh sementara surat kabar baik yang terbit di daerah
maupun yang di Jakarta. Apakah yang sebenarnya yang telah terjadi di
tempat yang dinamakan Pulot Cot Jeumpa. Dua desa kecil dalam kabupaten
Aceh Besar, di daerah kecamatan Lho’ Nga kurang lebih 15 km dari ibu
kota propinsi Aceh Koetaraja. Desa itu didiami hampir 100% para
nelayan di tepi pantai samudera Indonesia yang indah. Peristiwanya
dikisahkan sebagai berikut.

Pada suatu hari di bulan Maret 1954 dalam rangka operasi militer
mengejar pemberontak, sebuah iring-iringan truk militer melewati desa
kecil dan guyub tersebut. Sesampainya di sebuah jembatan yang terletak
di kampung Pulot, secara mendadak iring-iringan militer itu dihadang
oleh gerombolan pemberontak. Tembak-menembak terjadi antara militer
dengan pemberontak. Korban pun berjatuhan di kedua belah pihak, sedang
gerombolan pemberontak melarikan diri ke hutan melalui kedua kampung
yang namanya menjadi tenar itu. Sudah barang tentu militer tidak bisa
tinggal diam menghadapi hadangan itu. Mereka segera meminta tambahan
bantuan tenaga dari Koetaraja. Hari ini juga diadakan operasi
besar-besaran dalam kampung Pulot dan Cot Jeumpa, dalam rangka
mengejar pemberontak yang diduga keras bersembunyi di sekitar kampung
tersebut. Di sini mulainya tragedi itu. Rakyat dari kedua kampung itu
tidak ada seorang pun yang dapat memberi keterangan, ke mana larinya
pemberontak yang menghadang tadi. Semua mereka mejawab tidak tahu.
Jawaban-jawaban yang kurang mem-bantu itu, membuat suasana menjadi
panik. Batalyon 142 lantas mengamuk dan secara membabi buta
memuntahkan peluru senjatanya ke arah rakyat, sasaran tak berdosa itu.
Akibatnya 99 orang rakyat sipil meninggal dunia. Tidaklah terlalu
salah jika banyak orang berkesimpulan bahwa Tentara Nasional Indonesia
hanya bertujuan membunuh rakyat semata, bukan melindunginya. Apalagi
dengan berada di bawah kepemimpinan Jendral-jendral non muslim, tujuan
itu semakin jelas: Pemberangusan embrio muslim di mana pun diseluruh
Indonesia. Serangan terhadap muslim di Indonesia memang menyedihkan,
tidak hanya cukup dengan serangan-serangan ideologis, tapi juga
serangan-serangan fisik. Leher orang-orang Muslim dianggapnya lebih
murah ketimbang leher seekor kambing sehingga dapat dengan leluasanya
kaum Muslimin dimana pun digorok hidup-hidup, sembari menitipkan pesan
bahwa si mati adalah GPK atau pemberontak. Di Aceh kebutuhan yang
hampir terlupakan dalam adu kekuatan antara pasukan pemerintah dan
Darul Islam kembali menarik perhatian dunia luar ketika sebuah surat
kabar setempat, Peristiwa, menulis kepala berita “Darah membanjiri
tanah Rencong” pada awal maret. Surat kabar itu memberitakan hampir
seratus orang penduduk desa di kabupaten Aceh Besar dibantai oleh
tentara dalam dua insiden pada akhir pebruari; kejadian ini sebagai
peristiwa Pulot-Cot Jeumpa. Peristiwa pertama terjadi pada tanggal 26
pebruari ketika satu peleton pasukan yang kalap dari Batalyon 142
(dari Sumatera Barat) secara semena-mesa menembak mati duapuluh lima
petani di Cot Jeumpa, sebuah kampung dekat Koetaraja. Kejadian ini
diikuti oleh kekejaman lainnya dua hari kemudian di sebuah yang
berdekatan, Pulot, di mana anggota Batalyon yang sama membantai enam
puluh empat nelayan, yang berusia sebelas sampai seratus tahun, dan
melukai lima orang lainnya. Surat kabar ini juga mem-beritakan bahwa
dalam dua peristiwa tersebut tentara memasuki dua kampung itu dan
mengum-pulkan semua pria dari rumah-rumah atau tempat kerja mereka dan
menembak mereka tanpa selidik terlebih dahulu, sementara jalan raya
ditutup bagi lalu lintas. Mereka yang luka-luka atau yang tidak berada
di desa ketika pembantaian itu berlangsung menyembunyikan diri dan
melapor kejadian itu kepala surat kabar tersebut. Bersamaan dengan itu
muncul teror yang mengancam dari tentara. Kenyataan itu telah dipahami
secara salah bahwa pembantaian merupakan tindakan balas dendam atau
serangan Darul Islam terhadap suatu unit tentara dari Batalyon 142
beberapa hari sebelumnya di dekat kedua kampung tersebut. Dalam
serangan itu lima belas tentara yang berasal dari Sumatera Barat telah
terbunuh. Dendam terhadap serangan itu menyebabkan sebuah unit lain
dari Batalyon tersebut, dibawah pimpinan Letnan Munir Zein,
mengumpulkan semua pria yang ada di dalam kedua kampung itu dan
membunuh mereka. Mengingat kekejaman pasukan dari Sumatera Barat dan
Tapanuli dalam operasi-operasi mereka di Aceh, sebenarnya tidak ada
alasan bagi kita untuk meragukan terjadinya pembantaian. Banyak
anggota dari unit-unit Sumatera Barat terlibat dalam segala macam
kekejaman, mulai dari pemerkosaan, ancaman, perampasan, judi,
penyiksaan, sampai pembunuhan. Seakan-akan menonjolkan superio-ritas
etnis mereka, dalam setiap kesempatan anggota-anggota pasukan tersebut
membanggakan diri kepada penduduk desa “Ini anak Padang”. Agaknya hal
ini mengungkapkan antagonisme antara etnis di antara suku Minangkabau
dan Aceh, di mana rakyat Aceh, sebagai akibat pengalaman sejarah,
merasa diri lebih unggul atas suku Minangkabau yang pernah takluk pada
mereka di abad-abad sebelumnya. Sebenarnya, ini hanyalah strategi
militer yang menganut sistem cross-cutting integration a la Napoleon
dalam memecah belah suatu bangsa. Sistem ini pulalah yang dianut rezim
Orde Lama Soekarno yang namanya begitu “harum” di depan hidung
orang-orang yang awam politik.
Mula-mula kejadian ini dicoba hendak ditutup-tutupi, tetapi harian
Peristiwa Aceh, yang terbit di Koetaraja membeberkan kejadian
tersebut, sehingga great expose di Jakarta, Medan, Bandung dan
Yogyakarta. Ada beberapa orang Aceh yang tinggal di Luar Negeri ingin
membawa masalah itu ke forum PBB di Nem York.

Masyarakat Aceh di Jakarta, melalui perhim-punan masyarakat Aceh Taman
Iskandar Muda (TIM), mulai berfikir untuk mencari penyelesaian terbaik
bagi bangsa ini. Namun, idialisme hanya sampai tahap awal tentang
bagimana baiknya mengadakan “pendekatan” dengan pemerintah pusat untuk
menanyakan sampai berapa jauh kebenaran berita yang dimuat di
surat-surat kabar. Orang-orang politik, terutama yang duduk di DPR
seperti Amelz dan ustadz Nur El Ibrahimy bertanya lewat forum DPR.
Orang-orang Aceh yang duduk dalam pemerintahan, juga menjajaki melalui
instansi masing-masing . Kalau benar, bagaimana pertanggung jawaban
oknum yang terlibat dalam peristiwa tersebut.Yang lebih penting,
bagaimana hal yang demikian tidak terulang lagi.

Orang-orang Aceh yang terdiri dari rakyat biasa, menanggapi peristiwa
itu dengan emosi yang meluap-luap. Dalam menghadapi Peristiwa
Pulot-Cot Jeumpa ini, orang-orang Aceh di Jakarta kompak. Satu saran
mereka yang positif, yaitu semuanya harus diselesaikan melalui jalur
hukum yang berlaku. Padahal Negara yang berdasarkan hukum ini
sama-sekali “tidak memakai hukum” untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan politik. Semuanya cukup dengan sebuah rekayasa,
sebuah “musyawarah yang dipaksakan”.

Pengurus Taman Iskandar Muda mengadakan rapat pleni di Jalan Tosari 29
Jakarta membicarakan langkah-langkah yang sepatutnya diambil oleh
pengurus, baik untuk intern menghadapi orang-orang Aceh di Jakarta
maupun ekstern menghadapi pemerintah pusat. Juga diperbincangkan sikap
kebersamaan apa yang selayaknya ditempuh oleh Badan Kontak Organisasi
Aceh yang baru dibentuk beberapa bulan sebelumnya.

Tiga puluh delapan hari setelah meletus Peristiwa Daud Beureuh,
Perdena Menteri Ali Sostroamidjojo memberi Keterangan Pemerintah
mengenai peristiwa tersebut di dalam rapat pleno terbuka DPR-RI pada
tanggal 28 Oktober 1953. Pemerintah menganggap bahwa apa yang terjadi
di Aceh pada tanggal 21 September itu adalah Pemberontakan Daud
Beureuh dengan segelintir kawan-kawan dan pengikut-pengikutnya, bukan
pemberontakan rakyat Aceh. Akan tetapi kalau kita mengetahui bahwa
hampir seluruh rakyat Aceh terlibat dalam pemberontakan itu, baik
secara aktif maupun dengan memberikan bantuan di belakang layar,
demikian juga seluruh instansi mulai dari pamong raja (bupati, wedana
sampai kepada camat) jawatan-jawatan terutama jawatan agama sampai
kepada polisi, banyak orang beranggapan bahwa pemberontakan itu adalah
pemberontakan rakyat Aceh yang total.
Keterangan Pemerintah bagian kedua, yaitu yang mengenai latar belakang
peristiwa, menge-sankan seakan-akan Keterangan Pemerintah ini duplikat
dari laporan yang disodorkan oleh golongan yang pada waktu itu disebut
“sisa-sisa feodal”, yaitu laporan yang selalu dilontarkan oleh mereka
terhadap Teungku Muhammad Daud Beureueh dan kawan-kawan atau umumnya
ter-hadap PUSA. (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Rancangan Keterangan
Pemerintah yang pertama (kode S.1110/53) yang terdiri dari 33 butir
sama sekali. Umpamanya dikatakan bahwa pakaian seragam yang dipakai
oleh anak-anak pandu Kasysyafatul Islam kepunyaan PUSA yang berjumlah
4000 orang itu adalah sumbangan dari Borsumij, suatu perusahaan
Belanda. Bagaimana dapat masuk diakal, PUSA mau menerima sumbangan
dari musuhnya? Bagimana pula Borsumij mau memberi sumbangan kepada
musuh negaranya? Dikatakan pula bahwa PUSA menerima sumbangan dari
Amerika Serikat sebanyak $ 15.000.000,00 untuk membendung komunisme.
Seterusnya dikatakan bahwa pimpinan-pimpinan PUSA mempunyai saham
dalam NV Permai dan ATC (Acek Trading Company), suatu perusahaan milik
Pemerintah Republik Indonesia. Sedang dalam rancangan keterangan
Pemerintah yang terakhir (kode S1171/53 yang terdiri dari 22 butir)
sebagian daripada tuduhan-tuduhan yang keterlaluan itu telah
dihi-langkan karena jelas benar kebohongannya.
Kemudian pada tanggal 2 November 1953 Pemerintah berdiri lagi di depan
DPR-RI memberi jawaban atas pandangan umum para anggota yang telah
berbicara pada babak pertama mengenai Keterangan Pemerintah yang
diberikan pada tanggal 28 Oktober 1953. Satu hal yang sangat tidak
jujur bahwa setelah selesai Pemerintah meng-ucapkan jawabannya,
pemandangan umum babak kedua langsung ditutup. Para anggota tidak
diberi kesempatan lagi untuk mengucapkan peman-dangan umumnya pada
babak kedua untuk menguji jawaban Pemerintah.Hal itu merupakan
pengurangan hak-hak demokrasi.
Seterusnya pada tanggal 13 April 1954 untuk ketiga kalinya Pemerintah
memberi keterangan di dalam rapat paripurna terbuka DPR-RI mengenai
peristiwa Cot Jeumpa, yang oleh harian Peristiwa yang terbit dari
Kutaraja disebut “banjir darah yang membasahi bumi Tanah Rencong”,
karena 64 orang penduduk yang tidak berdosa telah menjadi korban
tindakan alat negara yang tidak bertanggung jawab.
Dari keterangan Pemerintah, baik yang di-ucapkan di dalam DPR, maupun
yang diberikan di luar DPR, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam
penyesuaian Peristiwa Daud Beureuh ini Pemerintah mempergunakan tangan
besi, yaitu dengan mengambil tindakan kekerasan senjata untuk membasmi
“gerombolan-gerombolan” liar yang memberontak dengan senjata terhadap
Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Anggota-anggota oposisi (Mr. Kasman Singo-dimedjo, Mr. Mohammad
Dalijono, Amelz dan M. Nur El Ibrahimy) yang tidak menyetujui
kebijak-sanaan politik Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh,
oleh Perdana Menteri Ali Sastro-amidjojo dikatakan “seakan-akan
memberi kesan hendak membela pemberontak yang sudah nyata-nyata
merugikan negara dan bangsa kita.” khusus mengenai penulis dalam
keterangannya yang terakhir sebelum kabinetnya jatuh, Perdana Menteri
Ali Sastroamidjojo mencap M. Nur El Ibrahimy “sebagai pembela
pemberontak yang setia”. “Tak ada kesalahan yang M. Nur El Ibrahimy
diperbuat, selain menentang kebijaksanaan Pemerintah dan mengupas
tanpa tedeng aling-aling tindakan alat-alat negara yang melampaui
batas-batas hukum dan melanggar garis-garis perikemanusiaan terutama
yang dilakukan oleh anak buah Simbolon yang tergabung dalam Batalyon B
dan anak buah Mayor Sjuib yang tergabung dalam Batalyon 142. Mereka
ini terlibat dalam pembantaian di Cot Jeumpa dan sekitarnya
(Pulot/Leupung dan Kroeng Kala) yang menewaskan 99 orang penduduk yang
tidak berdosa, sehingga menimbulkan protes yang keras dari seluruh
rakyat Aceh terutama pelajar dan mahasiswa.

Pada mulanya pemerintah membantah dengan keras adanya tindakan
alat-alat negara yang melampaui batas itu. Akan tetapi kemudian
tatkala terjadi pemberontak PRRI (Pemerintah Revo-lusioner Republik
Indonesia) dan Simbolon terlibat di dalamnya, Soedibjo – Menteri
Penerangan pada waktu itu mengutuk dan mencaci maki Simbolon dengan
membongkar perbuatan anak buahnya yang telah melakukan kekejaman dan
pembantaian terhadap rakyat Aceh pada waktu mereka bertugas memulihkan
keamanan di daerah Aceh dalam rangkaian Peristiwa Daud Beureuh.

Dari pihak oposisi sejak awal telah mempe-ringatkan pemerintah bahwa
tindakan kekerasan semata-mata apalagi jika disertai dengan caci maki
dan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan ter-hadap Tengku Muhammad
Daud Beureueh dan kawan-kawan tidak akan segera dapat menye-lesaikan
persoalan, malahan sebaliknya mungkin akan meruncing suasana dan
mengakibatkan penyelesaian menjadi berlaruh-larut. Akan tetapi, dengan
lantang pemerintah menyatakan bahwa keamanan akan dapat dipulihkan
pada akhir tahun 1953.Ternyata dugaan pemerintah meleset sama sekali.
Hal itu diakui oleh Komisi Parlemen ke Aceh yang diketuai oleh
Sutardjo Kartohadikusumo dan oleh beberapa orang wartawan yang pernah
meninjau Aceh di antaranya Hasan dari Abadi dan Asa Bafagih dari
Pemandangan .

Kemudian, setelah Takengong dan Tangse diduduki, pemerintah merasa
optimis bahwa keamanan akan dipulihkan pada bulan Maret 1954. Ternyata
anggapan pemerintah ini pun meleset. Bahkan, sampai Kabinet Ali jatuh
pada tahun 1955, keamanan di Aceh belum dapat dipulihkan. Benar,
Tangse dan Takengong diduduki pasukan peme-rintah maka pertempuran
besar-besaran yang dimulai 21 September 1953 tidak terjadi lagi. Akan
tetapi, sejak saat itu tejadilah apa yang dinamakan “gangguan
keamanan” terus menerus di mana-mana, bukan saja di kampung-kampung
akan tetapi juga di kota-kota. Terjadi penyerangan kecil-kecilan
terhadap pos-pos tentara, dan penghadangan-penghadangan terhadap
patroli-patroli dan penye-rangan terhadap konvoi-konvoi yang membawa
pasukan atau mengangkut perbekalan.

Dipandang dari segi kemiliteran pada saat itu potensi kaum pemberontak
memang tidak mem-bahayakan lagi, Akan tetapi, dilihat dari sudut
keamanan rakyat, gangguan itu langsung menimpa diri mereka .Kalau
dalam taraf pertama hanya alat-alat negara (tentara dan satuan Brimob)
atau gerombolan yang menjadi sasaran, maka dalam taraf yang kedua
sasaran langsung adalah rakyat, baik dari alat-alat negara, maupun
adri pihak gerombolan.

Menghadapi tahap yang kedua ini timbul dua pendapat yang berbeda. Yang
pertama berpendapat bahwa potensi militer gerombolah sudah patah,
mereka sudah lumpuh dan terpecah-pecah serta terdesak ke hutan-hutan
dan mengalami kelaparan. Yang kedua, berpendapat bahwa gerombolan
mengubah taktik, mereka tidak mau memboroskan tenaga dengan jalan
menghindari pertempuran besar-besaran. Mereka melakukan
pengadaan-pengadaan yang sedapat mungkin efektif dengan kekuatan yang
sekecil-kecilnya serta mengadakan ganggguan keamanan yang merupakan
pula perang urat saraf. Pemerintah dan pejabat-pejabat di pusat lebih
mempercayai pendapat yang pertama sehingga timbul rasa optimistis yang
berlebih-lebihan bahwa keamanan segera pulih kembali. Akan tetapi
mereka langsung menghadapi peristiwa di daerah yaitu Staf Keamanan di
Koetaraja memandang bahwa keadaan dalam tahap cukup kritis dan lebih
membahayakan. Selain rakyat yang langsung menjadi sasaran kedua pihak,
roda pemerintahan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Pamongpraja yang diangkat oleh Gubernur Sumatra Utara, Mr. S. M. Amin,
untuk mengisi lowongan yang ditimbulkan oleh pem-berontak, tidak
melakukan tugasnya karena 80% daripadanya terdiri “sisa-sisa feodal”.
Mereka tidak berani menempati posnya yang jauh dari kota karena takut
kepada gerombolan. Mengenai hal ini Bupati A. Wahab, Ketua/Koordinator
Staf Keamanan berkata, “Tetapi yang paling menyukarkan ialah
Pamongpraja atau pegawai yang telah ditetapkan untuk suatu tempat
tidak ada yang berani tinggal di tempatnya itu kalau tidak dikawal
oleh alat negara yang bersenjata.”

Koordinator kepolisian, Nya’ Umar, berpendapat bahwa rakyat semakin
merasa terancam karena merajalelanya gerombolan yang menjalankan
penculikan-penculikan, sedangkan kekuatan ber-senjata tidak cukup
untuk memberi perlindungan. Selanjutnya Nya’ Umar berkata, “Bagi saya,
bahaya yang tidak kurang beratnya ialah gerombolan mempunyai
orang-orang di daerah kita bahkan di tengah-tengah kota.”
Geromboaln Perti mengatakan bahwa sudah 35 orang anggotanya yang
terbunuh. Golongan BKR (Badan Keinsyafan Rakyat) yaitu oraganisasi
“sisa-sisa feodal” menganjurkan pemerintah agar me-nempatkan tentara
sebanyak-banyaknya di tiap-tiap kampung sehingga jumlahnya untuk
Kabupaten Aceh Besar saja jangan kurang dari 2.500 orang. Pada masa
itu di Koetaraja diadakan “daerah perlin-dungan” di Kedah yang
menampung 150 orang lebih yang meminta perlindungan karena terancam di
daerahnya.

Pada waktu itu ada empat orang yang mena-makan dirinya “wakil rakyat”
telah menyampaikan permohonan kepada Menteri Pertahanan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 1954, supaya tentara yang bertugas di Aceh
jangan ditarik dahulu. Bukankah hal ini menunjukkan kritisnya keadaan?
Pendeknya, gangguan keamanan yang oleh Pemerintah diharapkan dapat
berakhir dalam waktu yang singkat, sampai kabinet Ali Sostroamidjojo
jatuh pada tahun 1955 belum teratasi.

Pada permulaan bulan September 1954, genap setahun sesudah pecahnya
Peristiwa Daud Beureuh, seperti halilintar di tengah hari ma-syarakat
Indonesia di Ibukota RI termasuk Kabinet Ali Sostroamidjojo dikejutkan
oleh munculnya seorang putera Aceh bernama Hasan Muhammad Tiro berdiam
di New York, sebagai mahasiswa fakultas hukum pada Colombia University
, dan sebagai seorang staf perwakilan Indonesia di New York, dia tidak
pernah dikenal oleh masyarakat Indonesia apalagi oleh masyarakat
internasioanal. Ia bertempat tinggal di 454 Riverside Drive, New York
dan mempunyai kantor di jalan terbesar yaitu di 489 Fifth Avenue, New
York 17. Sejak bulan September 1954 dengan tiba-tiba nama Hasan
Muhammad Tiro bukan saja dikenal oleh masya-rakat Indonesia, akan
tetapi juga oleh dunia internasional. Ia muncul sebagai “Duta Besar
Republik Islam Indonesia” di Amerika Serikat dan Perserikatan
Bangsa-Bangsa, dengan sebuah surat terbuka kepada Perdana Ali
Sostroamidjojo. Surat ini disiarkan oleh suat-surat kabar Amerika dan
surat-surat kabar Indonesia yang terbit di Jakarta seperti Abadi,
Indonesia Raya dan Keng Po.

Dalam surat ini Hasan Muhammad Tiro menu-duh Pemerintah Ali
Sostroamidjojo telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam lembah
keruntuhan ekonomi dan politik, perpecahan dan perang saudara, serta
memaksa mereka bunuh-membunuh sesama saudara. Di samping itu
pemerintah Ali Sostroamidjojo telah melakukan pula kejahatan-kejahatan
genocide terhadap rakyat sipil Aceh. Suatu tindakan biadab dan
primitif yang dilakukan oleh sebuah rezim negara Republik modern di
bawah naungan Pancasila di mana hal ini sudah tentu teramat sangat
bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Isi surat Hasan Muhammad Tiro itu adalah sebagai berikut:
New York, 1 September 1954
Kepada
Tuan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo
Jakarta
Dengan hormat,
Sampai hati ini sudah lebih setahun lamanya Tuan memegang kendali
pemerintahan atas tanah air dan bangsa kita. Dalam pada itu alangkah
sayangnya, kenyataan-kenyataan sudah membuktikan bahwa Tuan, bukan
saja telah tidak mempergunakan kekuasaan yang telah diletakkan di
tangan Tuan itu untuk membawa kemakmuran, ketertiban, keamanan,
keadilan dan persatuan di kalangan bangsa Indonesia, tetapi sebaliknya
Tuan telah dan sedang terus menyeret bangsa Indonesia ke lembah
keruntuhan ekonomi dan politik, kemelaratan, perpecahan, dan perang
saudara. Belum pernah selama dunia berkembang, tidak walaupun di masa
penjajahan, rakyat Indonesia dipaksa bunuh membunuh antara sesama
saudaranya secara yang begitu meluas sekali sebagaimana sekarang
sedang Tuan paksakan di Aceh, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di
Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah dan Kalimantan. Ataukah zaman
penjajahan baru sudah datang ke Indonesia di mana hanya kaum Komunis
yang mengecap kemerdekaan, sedang yang lain-lain harus dibunuh mati?
Lebih dari itu lagi, Tuan pun tidak segan-segan memakai politik “pecah
dan jajah” terhadap suku-suku bangsa di luar Jawa. Bahkan untuk
menghancurkan persatuan di kalangan suku bangsa Aceh, Tuan pun mengaku
begitu membencinya. Tetapi ketahuilah, politik kotor Tuan ini bukan
saja sudah gagal, bahkan karenanya, kami rakyat Aceh semakin bersatu
padu menentang tiap penindasan dari regime Komunis – Fasis Tuan.

Lebih rendah di segala-galanya, Tuan sekarang sedang melakukan
kejahatan politik yang sejahat-jahatnya yang bisa di perbuat dalam
negara yang terdiri dari suku-suku bangsa sebagai halnya Indonesia
mengadu-dombakan satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain,
mengadudombakan suku bangsa Kristen dengan suku bangsa Islam, suku
Jawa dengan suku Ambon dan suku Batak Kristen dengan suku Aceh Islam.
Dan Tuan mengatakan bahwa Tuan telah memperbuat semua ini atas nama
persatuan nasioanal dan patriotisme! Rasanya tak ada suatu contoh yang
lebih tepat dari pepatah yang mengatakan bahwa patriotisme itu adalah
tempat perlindungan yang terakhir bagi seorang penjahat!
Sampai hari ini sembilan tahun sesudah tercapainya kemerdekaan bangsa,
sebagian besar bumi Indonesia masih terus digenangi darah dan air mata
putera-puterinya yang malang, di Aceh, di Jawa Barat, di Jawa Tengah,
di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah dan Kalimantan, yang
kesemuanya terjadi karena Tuan ingin melakukan pembunuhan terhadap
lawan-lawan politik Tuan. Seluruh rakyat Indonesia menghendaki
penghentian pertum-pahan darah yang maha kejam ini sekarang juga,
dengan jalan musyawarah antara kita sama kita. Tetapi Tuan dan kaum
Komunis lainnya, sedang terus mengeruk keuntung-an yang
sebesar-besarnya dari kesengsaraan rakyat ini, dan hanya Tuan
sendirilah yang terus berusaha memperpanjang agresinya terhadap rakyat
Indonesia ini. Dan sekarang, belum puas dengan darah yang sudah
tertumpah, harta benda yang sudah musnah, ratusan ribu jiwa yang sudah
melayang, Tuan sedang merencanakan pula buat melancarkan agresi yang
lebih hebat, dahsyat dan kejam lagi terhadap rakyat Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan dan Aceh. Tetapi
Tuan akan menge-tahui dengan segera bahwa jiwa merdeka, harga diri,
dan kecintaan suku-suku bangsa ini kepada keadilan, tidak dapat tuan
tindas dengan senjata apa pun juga. Rakyat Indonesia sudah merebut
kemerdekaannya dari penjajah Belanda. Pastilah sudah mereka tidak akan
membiarkan Tuan merebut kemerdekaan itu dari mereka, juga tidak akan
membiarkan Tuan menukarnya dengan penjajahan medel baru.

Persoalan yang dihadapi Indonesia bukan tidak bisa dipecahkan, tetapi
Tuanlah yang mencoba membuatnya menjadi sukar. Sebenarnya jika Tuan
hari ini mengambil keputusan buat menyelesaikan pertikaian politik ini
dengan jalan semetinya, yakni perundingan, maka besok hari juga
keamanan dan ketentraman akan meliputi seluruh tanah air kita. Oleh
karena itu, demi kepentingan rakyat Indonesia, saya menganjurkan Tuan
mengambil tindakan berikut:
1. Hentikan agresi terhadap rakyat Aceh, rakyat Jawa Barat, Jawa
Tengah, rakyat Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan.
2. Lepaskan semua tawanan-tawanan politik dari Aceh, Sumatra Selatan,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan rakyat
Kalimantan.
3. Berunding dengan Teungku Muhammad Daud Beureuh, S.M. Kartosuwiryo,
Abdul Kahar Muzakar dan Ibnu Hajar. Jika sampai tanggal 20 September
1954, anjuran-anjuran ke arah penghentian pertumpahn darah ini tidak
mendapat perhatian Tuan, maka untuk menolong miliunan jiwa rakyat yang
tidak berdosa yang akan menjadi korban keganasan kekejaman agresi yang
Taun kobarkan, saya dan putera-puteri Indonesia yang setia, akan
mengambil tindakan-tindakan berikut:
a) Kami akan membuka dengan resmi perwa-kilan diplomatik bagi
“Republik Islam Indo-nesia” di seluruh dunia, termasuk di PBB, benua
Amerika, Asia dan seluruh negara-negara Islam;
b) Kami akan memajukan kepada General Assembly PBB yang akan datang
segala kekejaman, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain pelanggaran
terhadap Human Right yang telah dilakukan oleh regime Komunis – Fasis
Tuan terhadap rakyat Aceh. Biarlah forum Internasional mendengarkan
perbuatan-perbuatan maha kejam yang pernah dilakukan di dunia sejak
zamannya Hulagu dan Jenghis Khan. Kami akan meminta PBB mengirimkan
Komisi ke Aceh. Biar rakyat Aceh menjadi saksi;
c) Kami akan menuntut regime Tuan di muka PBB atas kejahatan genocide
yang sedang Tuan lakukan terhadap suku bangsa Aceh;
d) Kami akan membawa ke hadapan mata seluruh dunia Islam,
kekejaman-kekejaman yang telah dilakukan oleh regime Tuan terhadap
para alim ulama di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan
Tengah dan sebagainya;
e) Kami akan mengusahakan pengakuan dunia Internasional terhadap
“Republik Islam Indonesia”, yang sekarang de facto menguasai Aceh,
sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah, Sulawesi Tengan dan Selatan dan
sebagian Kalimantan.
f) Kami akan mengusahakan pemboikotan diplomasi dan ekonomi
Internasional terhadap regime Tuan dan penghentian bantuan teknik dan
ekonomi PBB, Amerika Serikat dan “Colombo Plan”;
g) Kami akan mengusahakan bantuan moral dan material buat “Republik
Islam Indone-sia” dalam perjuangannya menghapus regime teroris Tuan
dari Indonesia.
Dengan demikian terserah kepada Tuanlah, apakah kita akan
menyelesaikan pertikaian politik ini secara antara kita atau
sebaliknya. Tuan dapat memilih tetapi kami tidak!
Apakah tindakan-tindakan yang saya ambil ini untuk kepentingan bangsa
Indonesia atau tidak, bukanlah hak Tuan untuk menentukannya. Allah
Subhanahu wa Ta’ala dan 80 juta rakyat Indo-nesialah yang akan menjadi
Hakim, yang ke tengah-tengah mereka saya akan kembali di dunia, dan
kehadiran-Nya saya akan kembali di hari kemudian.
Saya
Hasan Muhammad Tiro

Surat ini lebih mirip surat seorang mujahid yang tegas dan senantiasa
berada di pihak rakyat, di pihak kebenaran. Apa yang dituduhkan kepada
Hasan Tiro telah mendirikan Gerakan Aceh Mer-deka adalah kebohongan
terbesar dalam sejarah umat Islam di Aceh. Republik Islam Indonesia
adalah buah pikir dari Kahar Muzakkar dari Sulawesi yang diteruskan
oleh Hasan Muhammad Tiro. Dia tidak pernah berkeinginan untuk
mem-bentuk Aceh merdeka, itu hanya rekayasa yang dibuat Nasakom
Soekarno yang dilanjutkan oleh rezim “Golkar” Soeharto. Perhatian
Hasan Muhammad Tiro hanya untuk kemanusiaan, khususnya mereka-mereka
yang Muslim yang sering menjadi sasaran korban rekayasa politik pihak
rezim “Komunis – Fasis” Orde Lama. Tindakan Kabinet Ali Sostroamidjojo
dari PNI (Partai Nasional Indonesia) yang pertama untuk menghadapi
tantangan Hasan Muhammad Tiro ini, ialah mencabut paspor diplomatik
yang di-pegangnya. Tindakan ini telah menyebabkan Hasan Muhammad Tiro
sejak 27 September 1954 di tahan oleh Jawatan Imigrasi New York. Akan
tetapi setelah membayar uang jaminan sebesar $ 500,00 Hasan Tiro
dibebaskan kembali.

Kemudian, setelah lewat 20 September 1954 anjuran-anjuran Hasan Tiro
yang tercantum dalam surat kepada Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo
tidak diindahkam oleh Perdana Menteri tersebut maka ia atas nama Wakil
“Republik Islam Indo-nesia” menyerahkan ke PBB dengan mengeluarkan
sebuah pernyataan selain membantah tuduhan-tuduhan Hasan Muhammad Tiro
menyatakan pula bahwa “Republik Islam Indonesia” yang diwa-kilinya itu
merupakan suatu impian belaka.

Kesimpulan dari pernyataan delegasi Republik Indonesia untuk PBB itu
adalah serangkaian fitnah-fitnah keji sebagaimana dicatat M. Noer El
Ibrahimy sebagai berikut:
1. Bahwa apa yang dinamakan “Republik Islam Indonesia” itu sejak 1949
telah “menjalankan aksi-aksi subversif dan teror” terhadap Peme-rintah
Indonesia yang sah.
2. Bahwa Partai Islam Masyumi telah menjatuhkan hukuman atas golongan
Darul Islam seperti dikemukakan beberapa waktu yang lalu.
3. Bahwa wujud sebenarnya gerakan Darul Islam itu adalah sukar
ditentukan, karena sudah diinfiltrasi oleh asing dan petualangan
4. Bahwa wujud sebenarnya gerakan Darul Islam telah mendapat kekuatan
baru di dalam pem-berontakan di Aceh, tempat Hasan Muhammad Tiro
pernah tinggal.
5. Tuduhan-tuduhan terhadap Republik Indonesia itu tidak beralasan dan
fantastis serta didasarkan atas berita-berita pers yang tidak
dibuktikan, yang merupakan desas-desus belaka.
6. Bahwa tampaknya Hasan Muhammad Tiro mendapat sokongan dari golongan
bukan Indonesia
7. Bahwa tampaknya Hasan Muhammad Tiro, karena “Republik Islam
Indonesia” tidak mem-punyai status di dalam organisasi PBB.
8. Bahwa pemerintah Indonesia mampu mengen-dalikan
“pemberontakan-pemberontakan” di dalam wilayahnya dan berniat teguh
untuk mempertahankan dan menjamin hak,termasuk juga hak-hak manusia,
akan tetapi tidak menge-cualikan hak-hak nasional rakyatnya di dalam
rangka Piagam PBB.
9. Bahwa tiap campur tangan untuk membantu gerombolan Darul Islam akan
ditolak dan pada hakekatnya akan merupakan perbuatan yang tidak
bersahabat terhadap Republik Indonesia.

Hasan Muhammad Tiro berjuang keras di New York untuk memasukkan
persoalan DI/TII ke dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan
tujuan supaya kepada rakyat Aceh terutama diberi hak menentukan nasib
sendiri (Self-determination). Akan tetapi usaha mulianya ini menemukan
kegagalan. Umat Islam adalah umat yang sendiri dalam kesunyian dirinya
(tahanut nafsi). Umat yang seakan-akan tidak dipandang sebagai
“manusia” oleh orang-orang lain, apalagi yang non-muslim. Seakan-akan,
untuk menjadi manusia, seseorang harus lebih dahulu menanggalkan
keislamannya.

Di lain pihak, tindakan tidak dewasa Pemerintah Republik Indonesia
menarik paspor Hasan Muhammad Tiro supaya ia diusir dari Amerika
Serikat pun tidak berasil. Ternyata orang-orang Amerika, yang otak
hatinya lebih bersih ketim- bang pimpinan nasionalis sekuler seperti
Ali Sostroamidjojo lebih menganggap umat Islam sebagai manusia. Oleh
karenanya dengan bantuan beberapa orang Senator, Hasan Muhammad Tiro
diterima sebagai penduduk tetap di Amerika Serikat. Orang kafir
sendiri masih memandang dan menghargai seorang pejuang Muslim
ketimbang pemimpin elit nasional kita. Artinya, elit kepemim-pinan
nasional Orde Lama Soekarno lebih buruk citranya dibandingkan kafir
sekalipun.

MASA ORDE BARU
Banyak pihak menilai, pembantaian yang terjadi di Aceh selama
berlangsungnya operasi militer sejak 1989 hingga 1998 dengan jumlah
korban hingga sekitar 30.000 nyawa ini sebagai malapetaka peradaban
yang rasanya hanya mungkin terjadi dalam masyarakat primitif. Karena
pembantaian massal yang demikian harus dihentikan dan pelakunya harus
dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Presiden Habibie, atas
pemerintah Indonesia harus meminta maaf secara terbuka atas tindakan
represif militer di Aceh yang telah menyebabkan kesengsaraan rakyat.
Hal tersebut harus pula dibarengi dengan pencabutan status DOM, agar
citra pemerintah pulih di mata masya-rakat Aceh, bahwa telah terjadi
perlakuan yang sangat biadab di Aceh, terhadap orang Aceh, yang hampir
tidak dapat diyakini dengan akal sehat. Perlakuan seperti itu hanya
mungkin dilakukan atau terjadi di tengah masyarkat yang berperadaban
primitif.

Tapi kenyataannya, hal ini justru terjadi di Indonesia tecinta yang
berfalsafah Pancasila, dilakukan oleh sesama bangsa hanya untuk
sekedar menunjukkan betapa “saktinya” Pancasila di hadapan kaum lemah.
Sebagian besar dilakukan oleh aparat bangsa Indonesia terhadap anak
bangsanya sendiri di Aceh. Pembantaian yang hampir bersifat massal,
pelecehan, perkosaan terhadap orang-orang desa yang dituduh GPK selama
sepuluh tahun terakhir itu, cenderung pembantaian terhadap harkat,
martabat, dan peradaban Aceh. Padahal, Aceh adalah suatu masyarakat,
suatu budaya dengan sejarah per-adaban yang panjang, hampir seribu
tahun. Kita semua sangat prihatin dan kecewa dengan Kasus Aceh yang
kemudian terungkap itu dan kini ramai dibeberkan oleh media domestik
maupun luar negeri. Seharusnya, kita semua, anak bangsa, harus peduli
dengan malapetaka peradaban ini. Tidak cukup hanya LSM dan mahasiswa,
melainkan semua tokoh adat, ulama, politisi, pejabat dan cendekiawan
dituntut tanggung-jawab moralnya menyikapi tragedi ini.

Kepedulian terhadap malapetaka peradaban ini haruslah dipandang lebih
penting dibandingkan kampanye Pemilu. Kepedulian yang berlebih-lebihan
dalam kegiatan Pemilu hanyalah untuk keputusan politik sesaat (antara
pemilu ke pemilu). Saat ini, masyarakat sedang menunggu peran para
tokoh-tokoh tersebut di atas. Mana para ulama yang aktif dalam
kampanye pemilu dulu? Mana para tokoh cendekiawan yang selama ini
aktif men-diskusikan upaya pemenangan kontestan dalam pemilu?
Kembalikan harkat dan martabat, dan rasa percaya diri masyarakat Aceh.
Supaya orang Aceh tidak terperosok dalam emosi balas dendam. Karena,
malapetaka ini, bukanlah disebabkan oleh kemauan individual di
kalangan ABRI, melainkan oleh suatu sistem. Memang terminologi ABRI
tidak ada istilah DOM, sebagaimana dikatakan Pangdam I Bukit Barisan
dan sudah pasti tidak ada SK-nya. Namun, yang terjadi di Aceh adalah
akibat dari pelaksanaan operasi militer. Kita harus ke luar dari
sistem yang bermasalah itu ke paradigma baru, suatu sistem yang
beradab dan berperikemanusiaan dalam suasana tertib, aman dan
menjunjung tinggi hukum. Jadi, hukum pulalah yang harus menjadi
pedoman dalam menindak mereka yang terbukti bersalah. Meskipun kita
tahu bahwa hukum yang akan dipakai inipun bukanlah hukum yang adil.
Betapa tragisnya, hukum yang sudah 99% memihak mereka pun, hukum yang
basa-basi rakyat Muslim Aceh, tidak dipakai untuk mengusut tuntas
kasus pelanggaran HAM ini. Bahkan basa-basi pun sudah tidak ada lagi.
Apa yang terjadi di Aceh dalam satu dekade ini merupakan tragedi
kemanusiaan yang mengan-dung pelanggaran HAM yang terberat. Mencabut
hak hidup orang yang belum terbukti bersalah adalah pelanggaran yang
paling asasi, apalagi jika hal itu di lakukan secara primitif di abad
moderen yang serba canggih sekarang ini. Secara Machiavelis pun kita
akan menganjurkan kepada Soeharto dan tentara-tentaranya agar memakai
senjata mutkhir dan moderen kalau membunuh rakyat, jangan dengan cara
yang sadis dan kejam seperti di Aceh. Kill them softly, bunuhlah
mereka secara lembut dengan cara berdebat secara terbuka dan
demo-kratis tentang persoalan-persoalan yang diperse-lisihkan. Kalau
dengan cara biadab, dinasaurus pada zaman dahulu pun bisa
melakukannya. Pembunuhan yang dilakukan alat-alat negara terhadap
orang-orang Aceh sangat mudah di-buktikan, tanpa perlu turun tim
pencari fakta seorang pun. Anjing saja bisa mengendus di mana
mayat-mayat para syuhada itu terkubur secara serampangan. Maka,
sesudah TPF DPR yang dipimpin Hari Sabarno, hendaknya ada lagi TPF
yang dibentuk Komnas HAM dan TPF ABRI yang bertolak ke Aceh dalam
waktu dekat. Sehingga, pelanggaran hak dan hukum, yang sebagian besar
diduga dilakukan aparat keamanan bisa segera diusut dan
dipertanggungjawabkan. Dibanding kasus penculikan dan penghilangan
para aktivis pro-demokrasi di Jakarta, apapun yang terjadi di Aceh
jauh lebih dasyat. Betapa banyak korban akibat operasi yang
bersandikan jaring merah itu. Di antaranya, banyak anak-anak yang kini
menjadi yatim, wanita yang menjadi janda, dan tidak sedikit yang
mengalami trauma sepanjang hidupnya akibat diperkosa secara bergilir
oleh oknum-oknum militer. Karena itu, DOM adalah sebuah upaya yang
sistematis untuk memusnahkan orang Aceh di bumi nusantara ini. Bahwa
DOM yang ada di Serambi Makah ini tidak lain dari penghancuran kultur
dan etnis Aceh. Persis seperti yang dialami komunitas Muslim Bosnia
dan Albania di Seme-nanjung Balkan.

Oknum-oknum yang melakukan pembantaian tersebut layak dicap sebagai
penjahat perang. Karena pembantaian, pemerkosaan, pembakaran, dan
penculikan adalah sesuatu yang seharusnya “diharamkan” karena tidak
sesuai dengan norma-norma manusia yang berperadaban dan agama.
Ternyata di tengah bangsa ini menuju suatu peradaban, tingkat
kebiadaban manusia semakin dipertanyakan. Melakukan investigasi di
sejumlah daerah yang diposisikan sebagai daerah basis GPK. Hasil yang
mereka peroleh bukan saja berupa realitas ketidakadilan dan
pelanggaran HAM tingkat tinggi, tapi juga ada kuburan-kuburan massal
yang membuktikan bahwa ketika sudah matipun orang Aceh bagai tak
berhak memperoleh peng-hormatan sebagai insan. Pembinasaan etnis Aceh
yang demikian harus dihentikan, dan kalau ada yang telibat GPK harus
diadili secara terbuka di pengadilan. Bukan dengan cara-cara brutal
yang melampaui batas kewajaran dan akal sehat. Sebagai negara hukum,
mestinya mengakui supremasi hukum di segala bidang.

Pemberlakuan DOM di Aceh, dengan dalih memulihkan keamanan dari
sisa-sisa GPK melalui tindakan represif militer di Aceh, telah memberi
dampak negatif yang sangat luar biasa, dan suasana mencekam yang tiada
taranya yang harus di-tanggung rakyat. Semasa penjajahan Belanda
sekalipun, tidak pernah masyarakat Aceh mendapat perlakuan sebrutal
ini. Ironisnya, hal itu dilakuakan oleh militer yang
mengagung-agungkan gagasan dwi fungsi ABRI. Ini memang benar kesaksian
tentang pelaksanaan operasi militer di Aceh.

Berbagai pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Aceh selama operasi
militer. Ratusan warga Aceh hilang di ciduk atau di bantai karena
dituduh sebagai anggota GPK. Mayat mereka dikuburkan (antara lain)
dibukit tengkorak atau dibuang ke Sungai Tamiang. Tuntutan mencabut
status DOM pun marak. Penyiksaan yang dialami masyarakat sipil di Aceh
selama berlangsung operasi militer. Antara lain ada yang disetrum,
ditelanjangi, diperkosa sampai melahirkan anak haram, dikubur
hidup-hidup, digorok, ditembak di depan orang ramai dan dikubur secara
massal. Pelanggaran HAM dan sejumlah orang hilang semasa orde baru
yang terbesar di Indonesia, adalah di Aceh. Itu didasarkan pada
petunjuk awal, atau data per-mulaan, yang sudah hampir” mencapai 3000
kasus.

Dari temuan sementara forum LSM, data orang hilang dan kekerasan di
Aceh memang berada di atas angka seribu kasus. Kecuali itu, mereka
juga sudah memiliki peta dan foto sejumlah kuburan massal di Aceh,
yang diduga berisi tumpukan kerangka dan tengkorak korban. Perlunya
klari-fikasi data mengenai korban kasus Aceh. Datalah yang mestinya
berbicara, sehingga tidak ada fitnah yang justru memperburuk posisi
kita sebagai bangsa yang beradab. Dari sejumlah data yang sudah
dipaparkan, baik di media maupun lang-sung oleh para korban atau
keluarga korban , apa yang terjadi di Aceh adalah pelanggaran HAM.

Mengenai janda dan yatim yang ditinggalkan orang hilang, yang diduga
tersangkut GPK, harus pula disantuni dan diberdayakan. Karena
jumlah-nya banyak, sepertinya tak memenuhi bila disantuni lewat APBD,
melainkan harus dialokasikan dengan APBN. Aceh sudah relatif aman
orang-orang desa sudah bisa berusaha, bersawah dan berkebun, serta
beribadah dengan tenang. Diera reformasi ini jangan takut lagi kepada
GPK, dan jangan takut pula kepada ABRI.

Pihak pengadu mengaku keluarga mereka hilang sekitar waktu 1989-1994
dan ada juga yang hilangnya sekitar tahun 1997 telah mencapai ratusan
kasus. Menurut para pelapor, korban-korban ada yang diketahui sudah
dibunuh. Sebagaimana diceritakan janda Rohan Yusufi (50) penduduk
reungkam kecamatan matang kuli, pada 19 februari 1992 suaminya Abdul
Rani (58) dijemput penculik. Korban ditembak di depan istri dan
anaknya, kemudian rumah dibakar serta sepedah motor diambil penculik
dan tidak dikembalikan. Kisah serupa juga diceritakan janda Fauziyah
(35) penduduk tempok masjid Junda kecamatan muara dua, suaminya Tengku
Zainal Abidin (41) dijemput orang tidak dikenal ketika membeli rokok.
Kemu-dian penculik datang kerumah mengambil semua prabot rumah
tangganya dan bahan pecah belah. Dan sampai sekarang tidak
dikembalikan. Para keluarga korban yang mengadu menangis di-depannya
sambil menunjukkan foto keluarga mereka yang hilang. Para keluarga
korban meminta agar korban dicari di mana keberadaannya saat ini.
Sementara korban orang hilang yang diadukan ke DPRD oleh keluarganya,
hingga kini belum berasil didata. Namun beberapa anggota Legislatif
Aceh Utara itu mengaku sudah menerima laporan warga dengan puluhan
kasus pelanggaran HAM tersebut. Anggota legislatif yang mewakili
rakyat Aceh di Jakarta hanya Gasali Abas Adan sajalah yang sedikit
prihatin atas apa yang terjadi di Aceh. Sedangkan lima wakil rakyat
lainnya yang namanya tercantum sebagai wakil dari tanah rencong ini
tidak bersuara sedikitpun hanya menikmati tingginya gaji anggota DPR
saja dengan segala nafsu kemewahannya. Padahal terpilihnya mereka dari
daerah Aceh dengan mengorbankan banyak ulama’ untuk mengangkat dua
jari bagi kemenangan Golkar laknatullah itu. Kini para pemilih Golkar
itu hanya dianggap telah menjadi mayat korban pembantaian alat-alat
negara yang dikuasai Golkar sendiri. Sungguh suatu ironisme sejarah
yang paling pahit bagi umat Islam. Apalah arti semua itu kalau kita
hanya sibuk mendata tanpa ada jalan keluar yang tuntas. Untuk
menuntaskan itu semua, hanya dengan membereskan sistem dalam
keseluruhan kelembagaan dan budaya warisan Orde Baru sajalah yang akan
memungkinkan Aceh dan semua komunitas muslim di Indonesia akan
mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Hanya dengan pilihan berani yang
harus keluar dari mulut orang Aceh sendiri untuk memilih sistem Negara
Islam sajalah yang akan dapat mengobati semua sakit hati ini. Kalau
dulu perjuangan Teungku Daud Beureueh telah disia-siakan oleh
orang-orang Aceh dan orang-orang Muslim Indonesia yang tidak mengerti
akan sebuah makna Jihad dan beribadah, maka kini janganlah kita
menyia-nyiakan nyawa ribuan rakyat Muslim sipil Aceh yang telah
melayang. Segeralah menentukan sikap untuk menolak semua campur tangan
para elit Korup, Kolusif dan Nepotis peninggalan Orde Baru Soeharto
dan menentukan sendiri nasib Aceh untuk menjadi wilayah Islam yang
bersih, suci lahir batin dan sentosa dunia akhirat tanpa perlu
memisahkan diri dari Republik yang sudah lama diperjuangkan oleh umat
Islam dan mujahid dari berbagai wilayah lainnya ini.

Masa Orde Reformasi
Dosa warisan sejarah yang mesti dipikul pemerintahan BJ. Habibi, cukup
berat. Dalam masa transisi pemerintahan kabinet reformasi pem-bangunan
ini, ia harus menuntaskan tuntutan rakyat, sebagaimana telah
diagendakan pada era reformasi sekarang ini. Yaitu, mengadili Soeharto
dan kroni-kroninya, mengamandemen UUD 1945, menghapuskan Dwifungsi
ABRI dan menciptakan Clean Government (pemerintahan yang bersih dan
berwibawa).

Hubungannya dengan masalah Aceh, Presiden BJ. Habibi telah menjanjikan
10 hal untuk segera dicarikan jalan penyelesaiannya. Namun hingga
sekarang belum satu pun yang dipenuhi.

Di bawah ini kami kutipkan hasil wawancara wartawan mingguan ABADI
dengan Abu Jihad, salah seorang tokoh perjuangan Aceh dan kader senior
Tengku Muhammad Daud Beureueh. Wawancara dimaksud dimuat dalam
Mingguan Abadi Edisi 37 / tahun 1 (22-28 Juli 1999 / 8-14 Rabi’ul
Tsani 1420 H).
Di bawah judul “Darah Akan Terus Menetes”:
Berbicara masalah Aceh identik berbicara dengan masalah Islam. Islam
datang ke Aceh sekitar 850 M. Yang memperkenalkan pertama kali saat
itu adalah Sayyid Maulana Abdul Azis dengan mem-bawa satu armada
khalifah. Pengaruh Abdul Azis sangat besar. Saat Abdul Azis kawin
dengan raja Perlak, seluruh warga Perlak diIslamkan. Kemu-dian
bersambung beliau kawin ke Pasai, Pasai juga di Islamkan. Akhirnya
seterusnya tujuh kerajaan : kerajaan Perlak, Samudra Pasai, Lamuri dan
lain-lain di-Islamkan.
Tahun 916 M, ada kerajaan Aceh Darul Salam. Dulu disana itu yang
namanya hukum undang-undang dasar (qanun mauquta alam al’asyi), yaitu
rumusan alim ulama yang digali dari Qur’an dan Sunnah, telah
dipraktekan. Tahun 960 M kemudian, berlaku hukum Islam di Aceh.
Diproklamirkan pertama kali waktu itu oleh Sultan Muhayyat Syah. Hukum
Islam itu terus bertahan, selama berabad-abad lamanya.
Kemudian, Sultan Iskandar Muda yang terkenal, meneruskan penerapan
hukum Islam itu. Simbol dari penerapan hukum Islam itu terdiri dari
hukum undang-undang dasar dan benderanya bergambar pedang dengan bulan
bintang berwarna hijau. Selain itu, seorang raja Aceh, harus menguasai
bahasa Melayu, bahasa Arab dan salah satu bahasa Eropa. Raja Aceh yang
diangkat saat itu juga harus ada garansi. Yaitu berupa emas seberat 50
kg. Emas ini akan diambil oleh Dewan Pertimbangan Kerajaan.
Pada masa Sultan Iskandar Muda, sudah dirintis beberapa universitas
seperti Darul Siyasah, Darul Adab, Darul Falsafah dan lain-lain. Ini
semua bernafaskan Islam. Banyak ulama, termasuk Ar-Raniry yang berasal
dari India waktu itu datang ke Aceh, untuk mengajar. Demikian juga
Hamzah Fanshuri dan Syech Yackub yang terkenal.

Pada 23 Maret 1823, Belanda datang ke Aceh. Tiga hari kemudian (26
Maret), Belanda menyerang Aceh. Rakyat Aceh membalas serangan Belanda
ini, dan Belanda kalah. Satu-satunya bangsa Asia yang pertama
mengalahkan Belanda adalah bangsa Aceh. Yang memimpin penyerangan ke
Belanda pada waktu itu adalah Sultan Mahmud. Panglima perangnya adalah
Tuanku Hasyim. Dia merangkap Panglima Angkatan Laut dan Panglima
Angkatan Darat.

Perang Aceh dengan Belanda itu terjadi terus menerus dari 1823 sampai
1942. Belanda pernah masuk ke Aceh tapi secara de facto dan de jure,
Belanda tidak pernah menguasai Aceh. Sehingga hukum-hukum Islam tetap
berjalan di daerah rencong itu. Paling-paling, saat itu orang Aceh
diharuskan bayar pajak pada Belanda. Kemudian Jepang masuk. Jepang
masuk bukan menyerang Aceh, tapi justru dijemput oleh tiga tokoh Aceh
untuk membantu mengusir Belanda.

Ternyata kemudian, kebiadaban Jepang ini melebihi kebiadaban Belanda.
Enam sampai delapan bulan, ulama-ulama di Aceh nggak tahan, melihat
Jepang. Tengku Abdul Jalil saat itu memutuskan wajib hukumnya perang
melawan Jepang. Saat itulah kemudian terjadi perang dengan Jepang.

Awal kemerdekaan, di Aceh terjadi ‘perpecahan’ pendapat. Waktu itu ada
sebagian yang ingin merdeka dan sebagian besar ingin gabung dengan
Indonesia. Yang ingin bergabung, yaitu Panglima Polim, Tengku Mahmud,
teknokrat, ulama ter-masuk Abu Beureueh dan lain-lain, ingin bergabung
dengan Indonesia. Bahkan saat itu, 56 orang tokoh bersumpah kepada
Republik dipimpin Tengku Aru, Presiden pertama di Aceh teungku Aru.
Berdirilah kemudian RI di Aceh. Setelah meninggal, kemudian
diangkatlah Daud Beureueh sebagai gubernur militer Aceh, Langkat dan
Tanah Karo.

Tahun 1947, presiden Soekarno berkunjung ke Aceh. Soekarno berkunjung
ke Aceh dan menemui Abu Beureueh. Terjadi dialog antara Soekarno
dengan Abu Beureueh …….. Saya berikan kepada Kakanda, Aceh ini adalah
pelopor perang akbar, perang jihad antara kita dengan Belanda.
Satu-satunya yang sanggup mempertahankan republik ini adalah Aceh.
Kita melihat Tengku Umar, Tengku Cik Di Tiro, Cut Nyak Dien dll,” kata
Soekarno. Saat itu Abu mengatakan : “Tapi kami mau mati syahid, kalau
nggak, ya landasan negaranya Islam. Kalau nggak, nggak apa-apa, kami
bersedia berperang.” Soekarno : “Saya akan pergunakan kekuasaan saya,
sekurang-kurangnya untuk Aceh akan berlaku hukum Islam.
Mendengar jawaban Soekarno itu, Abu Beureueh langsung menyodorkan
secarik kertas (untuk perjanjian) kepada Soekarno. Seokarno dengan
akal bulusnya, mengatakan : “Untuk apa kakanda, saya ini jadi
presiden, kalau kakanda sendiri tidak mempercayai kepada saya. Wallahi
setelah selesai perang dengan Belanda, saya akan berlakukan Aceh hukum
Islam.” Dia sudah menyebut asma Allah, ya sudah kata Abu Beureueh.

Kemudian Soekarno juga meminta bantuan kepada Abu Beureueh untuk dua
pesawat terbang dan untuk biaya diplomasi ke luar negeri. Abu Beureueh
kemudian mengumpulkan dana, ter-kumpul saat itu sekitar 240 ribu US).
Tampaknya yang satu dikorupsi. Saat itu Abu Beureueh juga memberikan
tanda pangkat emas (seperti yang dikenakan pada pakaian Abu) dan
seperangkat alat-alat tulis kepada Soekarno.

Setelah itu Aceh juga berjasa ketika terjadi agresi Belanda II-waktu
itu secara tidak langsung komando angkatan udara, laut dan darat
pindah ke Aceh. Ketika Bukittinggi jatuh (PDRI),malah lima puluh orang
Aceh di tangkap lewat Nasir, tokoh PKI yang ditempatkan Soekarno di
Aceh. Permintaan Aceh untuk penerapan Islam, jangankan diberikan,
orang-orang Aceh malah ditangkap.

Dengan pengkhianatan Soekarno tidak mem-berlakukan syariat Islam
karena Soekarno dekat dengan PKI waktu itu Abu Beureueh beberapa kali
mengirim surat kepada Soekarno dan menegur Soekarno. “Hai Bung Karno,
jangan terlalu dekat dengan PKI, kita mendirikan Republik ini dengan
darah orang Islam,” tulis Abu Beureuh. Tapi nggak pernah digubris oleh
Soekarno. Maka kemudian meledaklah Darul Islam Aceh, 21 September
1952. Perang Darul Islam itu terjadi 8 tahun 9 bulan dan 27 hari.

Kemudian saat itu seorang kolonel, yang diperintah oleh AH Nasution,
dikirik kepada penguasa perang di Aceh, untuk berunding. Mohammad
Ibrahimi, dari pihak Nasution berun-ding dengan Abu Beureueh. Kata
Abu: “Saya mau berunding, kalau diterapkan syariat Islam di Aceh.” Itu
terjadi sekitar 1962. Kenapa itu kita (Abu) tuntut?: “Karena sudah
ratusan tahun syariat Islam berlaku di Aceh. Sementara hanya beberapa
tahun ber-gabung dengan RI, sirna hukum Islam di Aceh.” Keluar darah
orang Aceh ini, mungkin sebanyak air di Aceh ini. Saya akan
pertaruhkan pangkat ini, kata Abu, demi tegaknya syariat Islam di
Aceh.

Akhirnya, keluarlah keputusan Penguasa Perang (Abu Jihad
memperlihatkan fotokopy dokumen resmi kepada Abadi) yaitu Perda tahun
1962 tertanggal 7 April 1962 tentang kebijaksanaan pelaksanaan
unsur-unsur syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya di Aceh. Yang
bertanda tangan Kolonel M Yasin, Panglima Daerah Tingkat I selaku
Penguasa Perang.

Itu berarti pemerintah secara resmi telah menyatakan berlakunya hukum
Islam di Aceh. Kemudian akhirnya rakyat Aceh meletakkan senjata untuk
berdamai, dengan jaminan berlakunya hukum Islam di Aceh. Tapi itu
ternyata kemudian dibohongi lagi oleh Soekarno. Jadi bukan sekali
Soekarno menipu rakyat Aceh. Setelah Soekarno, Soeharto sama juga.

Jadi solusi tuntunan diberlakukannya hukum Islam, untuk solusi masalah
sekarang ini, bukan bohong-bohongan. Ini sekarang, tinggal kesadaran
pemerintah saja. Dan penerapan hukum Islam di Aceh itu adalah hal yang
wajar, sabagaimana kenyataan sejarah yang terjadi di Aceh. Sebelum
diterapkannya syariat Islam di Aceh , bisa jadi darah rakyat Aceh akan
terus menetes di bumi Aceh.

Prilaku Soekarno dan Soeharto yang menjadi pelopor pengawal Pancasila
memberikan kesan kepada sebagian orang bahwa mentalitas Pancasila
adalah mentalitas munafik dan bermuka ganda. Hal ini barangkali
merupakan bagian dari penerapan kebijakan floating (pengambangan) yang
menjadi asas gerakan Freemasonry yang aktif menyerukan sikap
pengambangan (floating) masyarakat dari segala bentuk keyakinan agama.
Hal ini nampak dengan jelas ditaati oleh Soekarno maupun Soeharto
dalam menjalankan kebijakannya selama menjadi penguasa orde lama dan
orde baru. Tentu saja hal ini baru merupakan pendapat dan penilaian
sebagian orang dan bukan merupakan satu hal yang dapat di pastikan
bahwa kedua tokoh pengawal Pancasila tersebut memang memiliki komitmen
yang kuat terhadap idiologi asing yang menjadi obyek kajian kita dalam
buku ini. Sebab dalam buku ini sudah di paparkan bahwa ada kemungkinan
Pancasila adalah suatu faham dan idiologi yang di ilhami oleh idiologi
Zionisme dan Freemasonry, seperti dikemukan oleh saudara Abdullah
Patani pada bab-bab terdahulu dalam buku ini. ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s